Tentang

Profil

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO

1.     Sejarah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro  terbentuk dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro.

Pada awal terbentuknya Kota Metro ini (akhir tahun 1999) pertama kali disahkannya Peraturan Daerah Kota Metro yaitu PERDA No. 1 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2000, Bagian Hukum Sekretariat Daerah mulai menunjukkan kinerjanya sehingga menghasilkan produk hukum daerah sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kerja keras yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang berpotensi menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang ada untuk membiayai pembangunan terus dilakukan sehingga sampai dengan akhir tahun 2000 telah disahkan sebanyak 25 (duapuluh lima) Peraturan Daerah, sebagian besar merupakan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (21 Perda).

 

Satu tahun kemudian dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro semakin meningkatkan kinerjanya, berbagai produk hukum daerah terus dibuat dan ditetapkan.

 

Daftar pejabat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro:

1.      KOSASIH ACHYAR, SH (1999)

2.      MULYADI YUSUF, SH (2002)

3.      FIRMANSYAH, SH

4.      SUCIPTANTO YUDHA, SH

5.      MULYADI YUSUF, SH

6.      FIRMANSYAH, SH

7.      PURWANTO, SH

8.      ANITA RAHMALIA, SH

9.      TRIADI KURNIAWAN, SH (2012 - 2015)

10.   L.M HUTABARAT, SH (2015 – 2017)

11.   IKA PUSPARINI AJ, SH., MH (2017 – saat ini)

 

2.    Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Setda Kota Metro

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan data dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi, informasi dan dokumentasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi dan dokumentasi hukum;

b.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi, informasi dan dokumentasi hukum;

c.   Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi, informasi dan dokumentasi hukum;

d.  Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi, informasi dan dokumentasi hukum;

e.  Penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta administrasi, informasi dan dokumentasi hukum;

f.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Ø  TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB  BAGIAN  PERUNDANG-UNDANGAN

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mempelajari, meneliti, merumuskan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan, kebijakan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.  Merencanakan kegiatan dan Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Perundang-undangan;

b.  Melaksanakan koordinasi dengan unit satuan kerja/instansi terkait dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang produk hukum daerah;

d. Melaksanakan kajian hukum dan perundang-undangan/produk hukum daerah serta hal-hal yang menimbulkan kontak sosial antar warga masyarakat sebagai bahan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan sosial;

e.     Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perundang-undangan/produk hukum daerah;

f. Melaksanakan penelaahan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan/produk hukum daerah, kebijakan daerah serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;

g. Melakukan fasilitasi, konsultasi dan proses evaluasi kepada pemerintah Provinsi dan Pusat tentang produk hukum daerah yang sedang diproses dan atau telah disahkan dan meminta nomor register praturan daerah ke Pemerintah Propinsi;

h.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

Ø TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB  BAGIAN  SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menghimpun, mengolah data, memberikan pelayanan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.  Merencanakan dan menyusun kebijakan pemerintah pada kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.  Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Menghimpun,menyiapkan,menginventarisasi,mempelajari dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan bantuan hukum dan HAM;

d.  Menyusun,menganalisa dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum;

e.  Mempelajari, meneliti dan melakukan pendampingan penyelesaian perkara atau sengketa dan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan pemerintah yang tersangkut perkara kedinasan dalam perkara hukum dan  masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum;

f.    Mewakili pemerintah daerah dan atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah didalam menyelesaikan perkara perdata dan TUN;

g.  Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah dan melakukan pembinaan hukum kepada Masyarakat dan Bimtek bantuan hukum dan PTUN, Penyelesaian Sengketa/perkara serta PPNS;

h.   Melaksanakan pendataan dibidang kenotarisan

i.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 Ø   TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB  BAGIAN  ADMINISTRASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Sub Bagian Administrasi, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun, memelihara dan mengolah data, memberikan pelayanan informasi yang berhubungan dengan Administrasi, Informasi dan Dokumentasi Hukum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a.  Menghimpun,menyiapkan bahan,menyusun kebijakan/pedoman dan petunjuk teknis dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan dokumentasi hukum;

b.  Melakukan pencatatan, membuat statistik dan katalog dibidang peraturan perundang-undangan;

c.   Melaksanakan Sosialisasi, Menyiapkan, memelihara dan mengambil bahan-bahan dokumentasi hukum, pendokumentasian, pempublikasian dan penyebarluasan lembaran daerah dan produk-produk hukum serta penyiapan bahan dalam rangka memberikan pelayanan informasi perundang-undangan dan bidang hukum lainnya;

d. Meregistrasi, mendokumentasikan  dan memberikan penomoran produk hukum (peraturan daerah,surat keputusan,peraturan walikota perjanjian,surat masuk ,surat keluar);

e.  Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

f.    Melakukan urusan ketatausahaan pada Bagian Hukum;

g.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

3.     Tujuan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada misi Kota Metro khususnya misi yang ke 4 (empat) yaitu 

Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

VISI KOTA METRO


" Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif "

MISI KOTA METRO


1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

2.Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.

3.Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.

4.Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.