| 1 |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 106/PMK.05/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGABELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
106 |
2020 |
Detail
|
| 2 |
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA |
14 |
2020 |
Detail
|
| 3 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 |
33 |
2019 |
Detail
|
| 4 |
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 7 / PRT / M / 2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA |
7 |
2019 |
Detail
|
| 5 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
130 |
2018 |
Detail
|
| 6 |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
41 |
2018 |
Detail
|
| 7 |
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH |
6 |
2017 |
Detail
|
| 8 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRO DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG |
111 |
2016 |
Detail
|
| 9 |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN RB NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING |
26 |
2016 |
Detail
|
| 10 |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
19 |
2016 |
Detail
|