jdihmetrokota — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati, BSSN Sawangan, Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik melalui Penguatan Standar Pelayanan dan Customer Experience”, forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan dengan para pemangku kepentingan.
Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi hanya berbicara tentang prosedur administratif, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, dan sesuai dengan kebutuhannya. Semangat tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam FKP BSSN Tahun 2026
Pemerintah Kota Metro hadir dalam Forum Konsultasi Publik BSSN (Foto: Istimewa)
Sebanyak 67 peserta hadir dalam kegiatan tersebut yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari kementerian, lembaga negara nonkementerian, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, hingga instansi dan pemangku kepentingan lainnya. Keberagaman peserta memberikan warna tersendiri dalam forum. Setiap instansi memiliki karakteristik pelayanan, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyampaikan masukan, sekaligus menemukan gagasan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kota Metro yang diwakili oleh Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro menjadi salah satu peserta yang ikut andil dalam FKP dari unsur pemerintah daerah.
Dari Sekadar Memenuhi Standar Menuju Pengalaman Pelayanan
Salah satu materi utama yang disampaikan dalam forum adalah “Transformasi Pelayanan Publik melalui Penguatan Standar Pelayanan dan Customer Experience” oleh Ajib Rakhmawanto, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik. Materi tersebut menempatkan standar pelayanan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar yang jelas memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan.
Namun, di tengah perkembangan tuntutan masyarakat, pemenuhan standar saja tidak lagi cukup. Pemerintah juga dituntut memahami bagaimana masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan.
Standar Pelayanan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (Foto: Hana)
Konsep customer experience menjadi penting dalam konteks ini. Masyarakat sebagai pengguna layanan perlu memperoleh pengalaman yang positif sejak pertama kali mengakses informasi, mengajukan permohonan, berinteraksi dengan petugas, menggunakan layanan digital, hingga mendapatkan hasil layanan. Dengan demikian, transformasi pelayanan publik tidak sekadar mengubah sistem manual menjadi digital. Transformasi harus menghasilkan pelayanan yang benar-benar lebih mudah, lebih cepat, lebih responsif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Identitas Digital, Wajah Baru Pelayanan
Pembahasan dalam FKP juga mencakup Standar Pelayanan dan Layanan Penghubung Identitas Digital. Kehadiran identitas digital menjadi bagian dari perkembangan ekosistem pelayanan publik yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Pemanfaatan identitas digital membuka peluang bagi terciptanya pelayanan yang lebih praktis dan efisien. Proses identifikasi dan autentikasi pengguna dapat dilakukan secara lebih mudah, sehingga mendukung penyederhanaan proses pelayanan.
Namun demikian, digitalisasi pelayanan juga membawa konsekuensi terhadap aspek keamanan informasi. Semakin banyak data dan layanan yang terhubung secara digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan keamanan sistem dan perlindungan terhadap data yang dikelola. Di sinilah transformasi pelayanan publik membutuhkan keseimbangan antara kemudahan dan keamanan. Pelayanan yang cepat tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
Layanan Pusat Kontak Siner Nasional (Foto: Hana)
Pusat Kontak Siber Nasional
Materi lainnya yang menjadi bagian dari FKP adalah Layanan Pusat Kontak Siber Nasional. Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat dan pemerintah terhadap teknologi digital, keberadaan layanan yang berkaitan dengan keamanan siber menjadi semakin penting.
Berbagai aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, transaksi, komunikasi, hingga pengelolaan data kini memanfaatkan sistem elektronik. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan siber.
Pusat Kontak Siber Nasional menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan dan akses layanan terkait persoalan keamanan siber. Pemahaman mengenai layanan tersebut penting bagi instansi pemerintah maupun masyarakat agar mampu merespons berbagai permasalahan siber secara tepat.
ITSA: Memastikan Sistem Digital Tetap Aman
Forum juga memberikan pemahaman mengenai Information Technology Security Assessment (ITSA) atau penilaian keamanan teknologi informasi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, keamanan sistem informasi menjadi salah satu fondasi penting. Sistem yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dinilai dan diperiksa aspek keamanannya untuk mengetahui potensi kerentanan serta risiko yang mungkin muncul.
ITSA menjadi relevan karena kualitas pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan akses, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menjaga keamanan informasi. Bagi pemerintah daerah, penguatan keamanan teknologi informasi menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya berbagai inovasi pelayanan berbasis digital. Setiap aplikasi dan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diiringi dengan kesadaran bahwa keamanan siber merupakan bagian integral dari kualitas pelayanan.
FKP, Ruang Mendengar Suara Pengguna Layanan
Pada hakikatnya, Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal. Forum ini merupakan ruang untuk mendengarkan suara pengguna layanan.
Melalui FKP, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, tanggapan, maupun harapan terhadap pelayanan pemerintah. Bagi penyelenggara pelayanan, masukan tersebut menjadi bahan penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Keterlibatan berbagai kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam FKP Tahun 2026 juga memperlihatkan bahwa transformasi pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama.
Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi, keterbukaan, serta kesediaan untuk terus mendengarkan dan memperbaiki diri berdasarkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
Pelayanan Berkualitas, Keamanan Terjaga
Forum Konsultasi Publik BSSN Tahun 2026 memberikan satu pesan penting: transformasi pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan penguatan standar pelayanan, pengalaman pengguna, dan keamanan digital.
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memberikan kepastian. Pelayanan yang modern adalah pelayanan yang memanfaatkan teknologi secara tepat. Sementara pelayanan yang terpercaya adalah pelayanan yang mampu menjaga keamanan informasi masyarakat.
Karena itu, transformasi pelayanan publik bukan semata-mata tentang menghadirkan aplikasi atau mengubah proses manual menjadi digital. Lebih jauh, transformasi adalah tentang menghadirkan perubahan nyata dalam pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah.
Melalui penguatan standar pelayanan, penerapan customer experience, pemanfaatan identitas digital, penguatan layanan keamanan siber, serta penilaian keamanan teknologi informasi melalui ITSA, diharapkan tercipta ekosistem pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, transparan, inklusif, efektif, dan aman.
Bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Metro, semangat tersebut dapat menjadi pembelajaran penting dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Setiap inovasi pelayanan pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi tempat menyampaikan masukan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mau mendengar, mampu beradaptasi, aman dalam prosesnya, dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat. (Suprihana).