BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO MENGIKUTI PERTEMUAN NASIONAL
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN) DAN LEGAL
DEVELOPMENT CONTENT CREATOR (LDCC) AWARDS TAHUN 2023
Badan Pembina Hukum Nasional menyelenggarakan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 pada Kamis, 12 Oktober 2023 bertempat di Hotel Aston Kartika Jakarta Barat.
Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dibuka oleh Kepala BPHN yaitu Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum yang menyampaikan bahwa penyebarluasan informasi hukum merupakan bagian dari peran Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan literasi hukum kepada masyarakat. Fenomena akselerasi teknologi media sosial membentuk pergeseran radikal pada perilaku interaksi dan kerja sama antar personal. Berbagai platform media sosial mengalami pemanfaatan yang cukup signifikan. Melihat fenomena ini Pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengolah komunikasi kebijakannya kepada publik dengan media yang lebih akrab dengan Masyarakat awam, dan sekaligus mendapatkan umpan balik. Adapun media yang tepat saat ini adalah media sosial.
Acara ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktur Kelembagaan Dirjen Diktiristek, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa dan Wicaksono, Konsultan Komunikasi dan Media Sosial Independen.
Peningkatan Akses Informasi Hukum di Daerah Melalui JDIH di Era Transformasi Digital oleh Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom (Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia). Menggarisbawahi Peran Kementerian Kominfo dalam Agenda Transformasi Digital Indonesia, yaitu :
- Pembangunan Infrastruktur Digital yang Berkualitas dan Merata
- Penciptaan Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Terpercaya
- Hilirisasi Ekonomi Digital yang Produktif dan Memberdayakan
- Pengembangan Masyarakat Digital yang Cakap dan Handal.
Efektivitas Pengelolaan JDIH PTN/PTS di bawah Koordinasi Kemendikbudristek oleh Dr. Lukman Direktur Kelembagaan Dirjen Diktiristek.
Urgensi JDIH Perguruan Tinggi :
- Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi sangat penting sebagai acuan dalam pelaksanaan di lingkungan Pendidikan Tinggi.
- Saat ini belum terintegrasi Dokumentasi dan Informasi hukum yang ada di Perguruan Tinggi dan Kementerian.
- Perlu adanya optimalisasi integrasi Produk Hukum di Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pemersatu Bangsa oleh Jaleswari Pramodhawarnadi (Deputi V Kepala Staf Kepresidenan), menyampaikan Rekomendasi Penguatan Dokumen dan Informasi Hukum sebagai berikut :
- Perluasan akses dokumentasi dan informasi hukum melalui terjemahan resmi.
- Optimalisasi fungsi pem=ndayagunaan dokumen hukum di luar peraturan perundang-undangan
- Peningkatan fungsi sarana pemberian pelayanan informasi hukum bagi masyarakat.
- Peningkatan fungsi JDIHN sebagai payung tunggal bagi seluruh dokumen hukum.
Kementerian Dalam Negeri Dalam Mendukung Pengembangan dan Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah oleh SRI PURWANINGSIH , SH, MAP Plh. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, menyampaikan Rencana Kedepan dalam Binwas JDIH di Pemda :
- Akan melaksanakan Revisi Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Mengingat adanya Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dengan Khususnya Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standard Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
- Melakukan Rapat Koordinasi Nasional Meliputi Provinsi Kabupaten dan Kota se Indonesia.
- Melaksanakan Monev dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi.
- Menyiapkan Surat Edaran Mendagri kepada Gubenur untuk Memberikan dukungan dan Asistensi dalam Pengelolaan JDIH di Pemerintah Daerah.
Sebagai narasumber terakhir menyampaikan materi tentang Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Hukum Melalui Media Sosial oleh Wicaksono, Konsultan Komunikasi dan Media Sosial Independen.
Acara Pertemuan Nasional dilanjutkan dengan Pengumuman JDIH Award dan LDCC Awarfd Tahun 2023 dengan berbagai katagori. Keluar sebagai Penerima Penghargaan JDIH Award Katagori Kota adalah Kota Denpasar, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Batam dan Kota Tegal. Sedangkan untuk Katagori Kabupaten adalah Banyuwangi, Batang, Semarang, Wonosobo dan Magelang.
Legal Development Content Creator (LDCC) Award Tahun 2023 menghadirkan 21 Pemenang untuk 7 katagori. Para Pemenang ini memiliki peran strategis dalam penyebarluasan informasi hukum.
Oleh : Suprihana, SH